Pemerintah saat ini sedang mengembangkan konsep jaringan pelabuhan terpadu (IPN) untuk mendukung pelayaran langsung tanpa transit (direct call) dari pelabuhan di Indonesia. Rencana ini diharapkan dapat terealisasi mulai tahun 2020.

Jika hal tersebut terealisasi, ia memperkirakan biaya logistik akan turun sebesar Rp 765 triliun dalam waktu lima tahun atau 1,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Artinya, kita bisa menghemat 35 persen hingga 45 persen biaya logistik saat ini, kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (25/6).

Luhut mengatakan, selama ini sudah ada pelayaran direct call dari Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Salah satu kapal yang melayani pelayaran direct call adalah kapal CMA CGM Tage berkapasitas 10 ribu TEUs.

Namun sebagian besar kapal Indonesia masih transit di Singapura. Tercatat, dari kapasitas peti kemas sebesar 32 juta TEUs, terdapat 17 juta TEUs atau 53,12 persen dari kapasitas tersebut.

“Jadi kami sampai pada kesimpulan bahwa kami memerlukan hub kami sendiri,” jelas Luhut.

Menurut dia, sudah ada beberapa pelabuhan yang disiapkan sebagai hub pelayaran direct call. Diantaranya Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Tanjung Priok, dan Pelabuhan Tanjung Perak. Rencana perbaikan ini juga telah disepakati oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan operator pelabuhan seperti PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

Namun menurutnya, masih ada kendala dalam melakukan hal tersebut, terutama resistensi di beberapa daerah. Namun, dia menegaskan biaya logistik dapat menghambat daya saing ekspor. Apalagi menurutnya, sebagian besar importir mengeluhkan tingginya biaya logistik di Asia Tenggara.

“Masalah utamanya masih psikologis di beberapa daerah, tapi kami tegaskan ini untuk kepentingan nasional. Tahun depan harus dilaksanakan dan yang penting daerah tidak dirugikan,” tutupnya.